PP Perbasi Mencari Pengganti Danny Kosasih
Pengurus Pusat (PP) Persatuan Bola Basket Indonesia (Perbasi) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Jakarta akhir Oktober 2024. Memilih ketua umum yang baru menjadi agenda utamanya.
Masa bakti kepemimpinan Danny Kosasih sejatinya rampung pada 2023 lalu. Namun diperpanjang sampai tahun 2024 dengan alasan force majeure karena FIBA World Cup pada Agustus 2023.
Setelah itu, perpanjangan dilakukan kembali untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 8-20 September di dua provinsi, Aceh dan Sumatra Utara.
Setelah sempat dua kali diperpanjang, Munas Perbasi akan segera diselenggarakan. Pemilihan ketua umum baru untuk menggantikan Danny Kosasih menjadi agenda utama.
Baca juga: Cara PP Perbasi Bakar Semangat Main Basket di Indonesia |
Sekretaris Jenderal PP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan Tim Penjaringan Pemilihan Ketua Umum PP Perbasi telah dibentuk. Namun pengumumannya baru akan dilakukan awal pekan depan.
“Kami persiapan Munas setelah PON. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Awal pekan depan kami akan informasikan syarat-syarat bakal calon ketua umum,” kata Nirmala saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta, pada Kamis (8/8/2024).
Sejauh ini, kata Nirmala, beberapa calon kandidat sudah muncul namun belum ada yang menyatakan resmi untuk mengajukan diri sebagai ketua umum.
“Secara statement belum tapi melihat gelagatnya ada beberapa tapi tak ngomong langsung. Makanya saya penasaran saat diumumkan siapa yang ambil formulir,” ujarnya.
Baca juga: Indonesia Ajukan Tiga Event Basket Kelas Dunia hingga 2030 |
Berkaitan dengan itu, Nirmala berharap, siapapun yang akan maju untuk menakhodai organisasi bola basket adalah sosok yang bertanggung jawab dan mengerti bola basket secara keseluruhan.
“Pertama, harus orang yang pernah berkecimpung di organisasi Perbasi. Yang kedua, dia mengetahui seluk beluk basket. Artinya, dia tahu, jadi dia bekerja pakai hati. Harusnya sudah on the track,” kata Nirmala.
“Dan yang pasti harus kuat dan kemampuan dalam menjalankan program, salah satunya finansial yang menjadi syarat mampu menjalankan program,” ujarnya.